Candiretno (17/8/2021) – Upacara Hari Kemerdekaan akan dilakukan secara virtual dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Namun, seluruh masyarakat Indonesia bisa tetap menonton dengan live streaming atau siaran langsung pelaksanaan upacara yang dipusatkan di Istana Negara pada 17 Agustus 2021

Tabel Laporan APBDes TA. 2021,

Rabu (09/6/21) Pemerintah Pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan data SDGs (Sustainable Development Goals) pekon tahun 2021. Musdes dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Pekon Candiretno mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan

Jum’at (9/4) Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para operator SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Pekon Candiretno dilaksanakan. SDGs merupakan program rujukan para pemimpin dunia termasuk Indonesia dalam melakukan aksi global dalam rangka berhenti miskin dan kurangi serta melindungi lingkungan.SDGs

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja sering disebut masa terlabil, di mana seorang anak berusaha mencari jati dirinya. Dalam fase ini, mereka akan melakukan penyesuaian dengan lawan jenis, perubahan pola perilaku, dan sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Saat memasuki

Candiretno - Launching “Kampung Tangguh Nusantara” Pekon Candiretno telah dilaksanakan pada siang tadi Jum’at 12 Maret 2021 di Balai Pekon Candirerno pukul 13.00 WIB s/d selesai Acara tersebut dihadiri oleh: Sekcam Kecamatan Pagelaran Bapak Sidik Priyanto, S.E Kapolsek Pagelaran Bapak AKP

Candiretno - Pada kegiatan penyuluhan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2021 Pekon Candiretno, Kec. Pagelaran, Kabupaten Pringsewu di Kantor Balai Pekon Candiretno dari BPN Kab. Pringsewu hari ini, yang di hadiri oleh BPN Kabupaten Pringsewu, Kepala Bagian Pemerintahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang. Dalam berbagai ketentuan kewajiban transparansi ini secara konstitusional dilakukan terhadap dua pihak yakni masyarakat